Pemerintah Pastikan Tak Ada Proyek Strategis Mangkrak di Akhir Masa Jabatan Presiden Jokowi

Pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat (PUPR) kabarnya akan mempercepat seluruh proyek infrastruktur termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga akhir masa jabatannya di tahun 2024 mendatang.

Upaya percepatan proyek ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya proyek pembangunan yang mangkrak pada pemerintahan berikutnya atau setelah berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini.

Demi mewujudkan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menyebut pemerintah akan memastikan pemenuhan pembiayaannya untuk proyek yang masih dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan proyek-proyek yang masih dalam tahap transaksi yang akan dilaksanakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) ini dapat mencapai proses financial closing sebelum semester 1 2024.

Tak hanya itu, Wahyu menyebut proyek yang masih dalam tahap penyiapan rencananya juga akan dipercepat penyelesaiannya untuk bisa segera masuk ke tahap konstruksi dengan memastikan seluruh permasalahan atau perijinan telah tuntas.

Perihal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam konferensi pers bertajuk Pencapaian PSN Semester I 2022 pada 26 Juli 2022.

Dalam pers tersebut, Wahyu juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelaksanaan PSN.

Melansir dari Bisnis Indonesia, terdapat beberapa arahan terkait PSN yang disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat internal PSN yang dilaksanakan di Istana negara pada Senin, 25 April 2022 lalu. Salah satunya adalah memprioritaskan pembangunan PSN dengan target penyelesaian paling lambat semester 1 2024.

Namun apabila konstruksi proyek belum kunjung usai, Presiden meminta proyek-proyek yang belum selesai konstruksi pada semester pertama 2024 untuk dapat mencapai setidaknya financial closing sebelum semester 1 2024.

Pasalnya apabila financial closing telah dilakukan maka sudah ada jaminan keuangan proyek akan tercapai serta jaminan kepastian skema pembiayaan yang digunakan. Selain financial closing, proyek yang belum selesai konstruksi juga diharapkan telah tuntas dari sisi perizinan dan ketersediaan lahan.

Wahyu menambahkan Presiden juga memberikan instruksi untuk mengeluarkan proyek-proyek yang diperkirakan tidak bisa tuntas pada semester pertama 2024 dari daftar PSN. Dimana, proyek yang dimaksud tidak bisa tuntas ini adalah proyek yang belum jelas pembiayaannya dan tidak dapat dipastikan waktu penyelesaiannya.

Meskipun demikian, proyek yang telah dikeluarkan akan tetap diselesaikan hanya saja tidak lagi terdaftar sebagai prioritas PSN.

Melansir dari CNBC Indonesia, Presiden Jokowi berencana untuk mengeluarkan delapan proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini. Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian saat ini tengah melakukan evaluasi. Kemenko Perekonomian rencananya akan menerbitkan Peraturan Menko Nomor 9 Tahun 2022 sebagai revisi atas Peraturan Menko Nomor 7 tahun 2021.

Melansir dari The Iconomics, Wahyu belum bersedia menyampaikan detil mengenai aturan baru tersebut. Meskipun demikian, dalam aturan baru tersebut terdapat 8 proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN sehingga jumlah PSN yang mulanya sebanyak 208 proyek dan 10 program (dalam Peraturan Menko Nomor 7 tahun 2021) menjadi 200 proyek dan 12 program (dalam Peraturan Menko Nomor 9 Tahun 2022).

Berdasarkan Permenko Nomor 7 tahun 2021, PSN punya nilai investasi mencapai Rp 5.739 triliun.

Perihal upaya percepatan proyek infrastruktur dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini juga pernah disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataannya saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021 di Jakarta. Dimana, hal ini dilakukan agar nantinya pemerintahan Jokowi saat ini tidak menurunkan isu-isu yang kurang baik mengenai proyek pembangunan terhadap pemerintah yang akan datang.

Wahyu menyebut belum bisa memastikan berapa proyek yang akan selesai di semester I/2024 lantaran pihaknya masih terus melakukan evaluasi.