PT Adhi Karya Tbk (ADHI) tercatat membukukan perolehan nilai kontrak sebesar Rp 2,6 triliun hingga Mei 2025.

Kontrak baru yang diperoleh ADHI ini didominasi oleh proyek dengan sumber pendanaan dari Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) sebesar 56%.

Kemudian proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkontribusi 23%, proyek dari sektor swasta dengan kontribusi sebesar 20%, dan sisanya sebesar 1% berasal dari pinjaman (loan).

Sekretaris Perusahaan ADHI, Rozi Sparta menjelaskan angka ini mengalami penurunan sebesar 72% jika dibandingkan capaian nilai kontrak yang diraihnya di periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 9,4 triliun.

Menurutnya, penurunan perolehan kontrak ini diakibatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah terhadap proyek infrastruktur pada tahun 2024 lalu.

Kendati begitu, Adhi Karya tetap optimis menyikapi prospek pasar infrastruktur ke depan.

ADHI menyambut baik langkah pemerintah dalam meningkatkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari yang sebelumnya sebesar Rp50,48 triliun menjadi Rp 73,68 triliun pada tahun ini.

Bahkan, Perseroan bertekad akan memanfaatkan peluang tersebut secara optimal untuk mendorong peningkatan kinerja tahun ini.

Rozi berharap tambahan anggaran tersebut mampu mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur.

Seiring dengan hal itu, ADHI juga menunjukkan minat besar terhadap peluang proyek skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang ditawarkan oleh Kementerian PUPR dengan total nilai mencapai Rp 83 triliun.        

Hal ini menurutnya sebuah potensi pasar yang menjanjikan bagi kontraktor yang berpengalaman.

Dengan rekam jejak yang solid dalam mengerjakan proyek berbasis skema KPBU, Adhi Karya berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan setiap peluang yang ada.

ADHI juga akan terus mengelola risiko dengan cermat dan memastikan bahwa setiap proyek yang diambil dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan stabilitas kinerja perseroan di masa mendatang.