Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pembiayaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2023 lebih banyak dialokasikan untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang dikomandoi oleh Kementerian PUPR.

Dana APBN yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 85,3 Triliun tersebut juga termasuk dana pembebasan lahan yang dibantu oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 pada 16 Agustus 2022, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari beberapa pembiayaan investasi tahun depan tercatat anggaran untuk klaster infrastruktur masih menjadi yang paling banyak yakni sebesar Rp 85,3 Triliun.

Kemudian, Di urutan kedua yang juga menerima dana alokasi terbesar dari APBN adalah klaster pendidikan yakni sebesar Rp 69,5 triliun yang akan dikucurkan ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) serta riset dan penelitian untuk dana abadi, penelitian, kebudayaan, perguruan tinggi dan juga untuk pesantren.

Selanjutnya, terdapat klaster pangan dan lingkungan hidup dengan alokasi dana dari APBN 2023 sebesar Rp 4,8 triliun. Selain itu juga terdapat klaster perlindungan masyarakat yang dimana menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, anggaran yang dialokasikan untuk klaster tersebut adalah sebesar Rp 4,3 triliun.

Adapun klaster kerja sama internasional yang juga mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 3,5 triliun. Dan untuk klaster lainnya diketahui peroleh kucuran dana sebesar Rp 8,5 triliun.

Dilihat dari sejumlah pembiayaan investasi tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa tema dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 adalah optimisme namun tetap waspada.

Optimisme ini terlihat dari hasil capaian Indonesia yang diperoleh dua tahun terakhir yang sangat positif seperti pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 yang menguat 5,44 persen. Kemudian, sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh ekspansif, konsumsi menguat, ekspor solid, investasi tumbuh walau belum optimal serta neraca perdagangan positif. Terlebih lagi, laju inflasi Indonesia juga jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara lain, sehingga membuktikan bahwa peran APBN sebagai shock absorber telah berhasil.

APBN 2023 juga turut bertema waspada yang artinya Indonesia harus tetap waspada terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi karena scarring effect dari pandemi COVID-19 sekaligus tekanan global lainnya. Scarring effect berupa inflasi yang tinggi berpotensi memicu stagflasi yang akan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik.

Meskipun demikian, Melansir dari kontan.co.id disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan menjaga inflasi di indonesia pada tahun 2023 berada pada kisaran 3,3% year on year (yoy). Target inflasi 2023 tersebut lebih rendah dari proyeksi pemerintah pada inflasi 2022 yang berada pada kisaran 3,5% hingga 4,5%. Pasalnya, inflasi tahun ini cenderung lebih dikarenakan ada kenaikan harga komoditas global seperti energi dan pangan.

Meski hasil pencapaian indonesia selama dua tahun terakhir ini sangat positif, Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad mengingatkan bahwa ancaman inflasi masih akan membayangi APBN 2023 dikarenakan tingginya gejolak perekonomian global.