PT Agung Podomoro Land Tbk, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti dengan kode saham APLN ini berencana akan turut ikut serta dalam proyek pembangunan Stasiun Extensi Tigaraksa dan membangun Flyover Tenjo, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Peran serta APLN dalam pembangunan 2 proyek infrastruktur ini disebut sebagai upaya perseroan untuk mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Kota Podomoro Tenjo.
Pembangunan dua proyek tersebut dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Agung Podomoro.
Selain itu, Kerjasama ini nantinya juga akan dilakukan melalui skema konsesi dan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) milik PT KAI, oleh DJKA dan APLN. Dimana pihak APLN membiayai seluruh kebutuhan pendanaan proyek. Sedangkan pihak DJKA bertugas menyiapkan perizinan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian serta proses lanjutan setelah perjanjian konsesi, seperti izin pembangunan prasarana dan izin operasi prasarana.
Direktur Utama Agung Podomoro Bacelius Ruru menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 650 hektar untuk pengembangan Kota Podomoro Tenjo. Dari lahan yang telah dipersiapkan, seluas 2,2 hektar digunakan khusus untuk pembangunan dua proyek tersebut.
Dalam keterangan resminya, Direktur Utama APLN Bacelius Ruru menyebut bahwa proyek ini ditargetkan selesai dalam jangka waktu satu tahun kedepan sebelum akhirnya diresmikan.
Flyover Tenjo nantinya akan menyambungkan Kota Podomoro Tenjo dengan Stasiun Tigaraksa dengan panjang jembatan 270 meter dan tinggi 7 meter.
Pembangunan Flyover Tenjo juga bertujuan untuk mengatasi kemacetan di pelintasan kereta api sekitar kawasan. Fasilitas ini tidak hanya dapat digunakan oleh penghuni Kota Podomoro Tenjo, Namun juga dapat digunakan oleh masyarakat sekitar.
Sedangkan untuk pengembangan Stasiun Tigaraksa nantinya akan mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) yang menghubungkan antara kawasan pemukiman PT Agung Podomoro Land dengan Stasiun KRL Tigaraksa.
Meski demikian, Bacelius tidak menyebutkan besaran biaya yang diperlukan untuk membangun dua proyek TOD tersebut.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan proyek ini memiliki tiga manfaat yakni diantaranya adalah sebagai berikut :
Pertama, untuk memastikan konektivitas masyarakat dengan baik sehingga memudahkan jangkauan aksesibilitas dari rumah sampai ke kota atau tempat kerja.
Kedua, untuk mengupayakan KPBU ataupun proyek yang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi menggunakan dana swasta.
“Ketiga, tentu angkutan massal menjadi inisiasi kita yang akhirnya memberikan suatu kebermanfaatan bagi lingkungan,” tegas Menhub.
