PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) melakukan perombakan jajaran direksi di tengah desakan konsumen proyek apartemen LRT City yang menuntut kepastian penyelesaian persoalan kepemilikan hunian paling lambat Desember 2026.
Perubahan kepemimpinan anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) tersebut diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan ringkasan risalah rapat yang disampaikan perseroan, RUPSLB dihadiri atau diwakili pemegang saham dengan jumlah 20.222.208.800 saham, setara sekitar 91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui pemberhentian dengan hormat Indra Syahruzza Nasution dari jabatan Direktur Utama dan Achmad Wachid Abdullah sebagai Direktur Keuangan, efektif sejak 13 November 2026.
Sebagai penggantinya, perseroan menunjuk Daniel Ongkowidjaja sebagai Direktur Utama dan Aji Bramantyojati sebagai Direktur Keuangan.
Selain pergantian dua posisi tersebut, RUPSLB menyetujui perubahan nomenklatur jabatan direksi dengan menghadirkan posisi Direktur Layanan dan Umum serta Direktur Hubungan Kelembagaan.
Kedua jabatan itu masing-masing diisi oleh Sukamto Bernat dan Andrew Yosua P. Sianipar. Sementara itu, Farid Budiyanto tetap menjabat sebagai Direktur Operasi.
Perubahan juga terjadi pada jajaran komisaris melalui pengangkatan Rini Anggraini Lestari sebagai Komisaris perseroan.
Dengan keputusan tersebut, berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi ADCP:
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Wenry Anshory Putra
- Komisaris: Rini Anggraini Lestari
Dewan Direksi
- Direktur Utama: Daniel Ongkowidjaja
- Direktur Keuangan: Aji Bramantyojati
- Direktur Operasi: Farid Budiyanto
- Direktur Layanan dan Umum: Sukamto Bernat
- Direktur Hubungan Kelembagaan: Andrew Yosua P. Sianipar
Konsumen LRT City Desak Penyelesaian Sebelum Akhir 2026
Pergantian manajemen ADCP berlangsung ketika perusahaan masih menghadapi persoalan penyelesaian proyek LRT City yang berdampak pada ribuan konsumen.
Sebelumnya, Paguyuban Korban LRT City meminta ADCP segera menuntaskan kewajibannya kepada konsumen paling lambat akhir Desember 2026. Desakan tersebut kembali disampaikan setelah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau proyek LRT City Ciracas pada 6 November 2026.
Koordinator Paguyuban Korban LRT City, Rian Difa Subagio, meminta perusahaan menindaklanjuti dorongan Komisi VI DPR RI untuk memulai proses verifikasi lanjutan pada 16 November 2026.
Verifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian tertulis kepada konsumen yang mengajukan pengembalian dana atau refund, terutama mengenai besaran pengembalian, dasar perhitungan, dan jadwal pembayaran.
Selain konsumen yang meminta pengembalian dana, paguyuban menekankan pentingnya penyelesaian bagi seluruh kelompok pembeli, termasuk mereka yang melakukan pembayaran tunai, menggunakan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), maupun memilih menunggu pembangunan dan serah terima unit.
Rian juga berharap setiap keluhan serta kerugian materiil dan immateriil yang dialami konsumen dapat dicatat dan dipertimbangkan dalam proses pembahasan penyelesaian masing-masing kasus.
Persoalan LRT City sebelumnya mendapat perhatian Komisi VI DPR RI. Dalam kunjungannya ke proyek LRT City Ciracas, Andre Rosiade menegaskan komitmen DPR untuk mengawal kesepakatan penyelesaian kewajiban ADCP dan Adhi Karya kepada konsumen pada Desember 2026.
Sebagai bagian dari proses tersebut, ADCP dan Adhi Karya diminta melaporkan hasil penanganan pengaduan konsumen kepada Danantara Indonesia. Perusahaan juga akan meminta pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) terkait mekanisme pengembalian dana.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah bersama Badan Pengaturan (BP) BUMN dan Danantara Indonesia tengah merumuskan solusi atas persoalan proyek tersebut.
Maruarar menegaskan bahwa perlindungan hak konsumen menjadi perhatian utama pemerintah dalam mencari penyelesaian atas keterlambatan pembangunan dan penyerahan unit apartemen LRT City.
Persoalan ini diperkirakan berdampak pada lebih dari 2.400 konsumen di sejumlah proyek, termasuk LRT City Ciracas, Tebet, dan Cibubur.
Dengan terbentuknya jajaran manajemen baru, ADCP kini memasuki periode kepemimpinan yang bertepatan dengan tahapan penting penyelesaian sengketa konsumen. Proses verifikasi, perundingan pengembalian dana, serta tindak lanjut kesepakatan yang dikawal DPR menjadi agenda yang masih harus diselesaikan menjelang tenggat akhir Desember 2026.












































