PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mendapatkan kontrak baru senilai Rp 140,3 miliar (termasuk PPN) untuk menggarap proyek pekerjaan Peningkatan Kapasitas Jalur Segmen Kejapanan – Gempol (KM 769+450 s.d 772+650) pada Ruas Tol Surabaya–Gempol.
Proyek tersebut telah resmi dimulai dengan target penyelesaian selama 270 hari kalender alias sembilan bulan.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo menjelaskan bahwa langkah ini merupakan salah satu upaya PTPP mendukung program Asta Cita Pemerintah, khususnya pada pilar pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas nasional.
Dengan adanya peningkatan kapasitas tersebut, ruas tol vital yang menghubungkan Kota Surabaya dan Gempol ini diharapkan dapat mengurai kemacetan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa Timur.
Dalam proses pengerjaannya, proyek ini disebut menggunakan metode erection portal gantry, yang memungkinkan pekerjaan jembatan bisa dilakukan lebih cepat, efisien, dan aman.
Kemudian pelebaran jalur dilakukan di median tol dengan ruang kerja yang sempit, sehingga membutuhkan perencanaan matang dan standar keselamatan tinggi.
Meski penuh tantangan, Joko optimis proyek ini bisa selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik.
Joko menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar peningkatan kapasitas jalan tol, melainkan bagian dari upaya memperlancar arus transportasi, menekan waktu tempuh, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Apalagi, Tol Surabaya–Gempol dianggap sebagai salah satu urat nadi perekonomian di Jawa Timur. Maka dari itu dengan adanya pelebaran kapasitas, Joko berharap manfaat langsungnya dapat dirasakan oleh masyarakat, dunia usaha, hingga sektor logistik
Melalui langkah ini, PTPP mempertegas perannya sebagai pionir pembangunan infrastruktur nasional yang adaptif terhadap tantangan teknis dan kebutuhan masyarakat.
Dengan kombinasi teknologi konstruksi terkini dan pengalaman panjang di proyek-proyek strategis nasional, PTPP berkomitmen untuk menghadirkan infrastruktur transportasi yang lebih handal, berdaya saing, dan berkelanjutan serta sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan konektivitas antardaerah dan pemerataan ekonomi.
